INEWSFAKTA.COM | JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan meluncurkan program Blue Policing pada 26 November 2026. Program yang digagas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut menjadi langkah Polri dalam memperkuat keamanan wilayah perairan sekaligus melindungi ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Blue Policing mengedepankan pendekatan kepolisian yang tidak hanya berfokus pada patroli dan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pencegahan kerusakan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi dalam menjaga wilayah perairan Indonesia.
Ketua Program Blue Policing yang juga Kabagopsnal dan TIK Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Pitoyo Agung Yuwono, mengatakan program tersebut merupakan implementasi kebijakan Kapolri untuk memperkuat peran Polri dalam menjaga keamanan maritim sekaligus mendukung pelestarian sumber daya kelautan.
“Melalui Blue Policing, Bapak Kapolri ingin menghadirkan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menjaga wilayah perairan. Tidak hanya memastikan keamanan, tetapi juga melindungi ekosistem laut dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga lingkungannya,” ujar Pitoyo di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat yang menjadi arah kebijakan Kapolri. Dalam pendekatan ini, masyarakat ditempatkan sebagai mitra strategis dalam menciptakan keamanan dan menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pesisir.
Blue Policing akan menyasar sejumlah persoalan di wilayah perairan, mulai dari kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, degradasi mangrove, hingga gangguan keamanan dan keselamatan aktivitas masyarakat pesisir.
Pitoyo menjelaskan, program tersebut dibangun melalui enam pilar utama, yakni Blue Prevention, Blue Community, Blue Intelligence, Blue Law Enforcement, Blue Environment, dan Blue Impact. Keenam pilar ini menjadi dasar pelaksanaan upaya pencegahan, penguatan kemitraan masyarakat, pemetaan kerawanan, penegakan hukum, perlindungan lingkungan, serta pengukuran dampak kegiatan kepolisian.
Penerapannya dilakukan melalui pemetaan wilayah rawan, dialog bersama masyarakat, patroli dan pengawasan, hingga kegiatan pelestarian lingkungan yang melibatkan berbagai pihak.
“Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Sebagai tahap awal, Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan sejumlah wilayah percontohan dengan fokus kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah. Kepulauan Riau menjadi wilayah penguatan kemitraan masyarakat pesisir, Sulawesi Tenggara difokuskan pada perlindungan terumbu karang, Sulawesi Utara pada pelestarian mangrove, sedangkan Bali diarahkan untuk mendukung keamanan dan keberlanjutan wisata bahari.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, Korpolairud Baharkam Polri juga menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapan tersebut meliputi pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan, keberhasilan Blue Policing tidak hanya diukur dari jumlah patroli atau kegiatan kepolisian, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegasnya.
(red)














