INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 23-12-2025 – Ketidakpedulian warga masih menjadi persoalan laten di banyak rumah susun dan apartemen di Indonesia. Dalam berbagai konflik pengelolaan—mulai dari iuran pengelolaan lingkungan (IPL), transparansi keuangan, hingga layanan dasar—partisipasi aktif penghuni sering kali minim. Padahal, persoalan-persoalan tersebut menyangkut kepentingan langsung penghuni itu sendiri.
Di sejumlah komunitas apartemen, hanya segelintir warga yang konsisten bersuara dan bekerja. Sementara sebagian lainnya memilih diam, bahkan cenderung hanya memberi perintah atau kritik tanpa keterlibatan nyata. Fenomena ini melahirkan pola klasik: banyak komentar, sedikit aksi.
> “Yang jelas omdo dan kritik,” ujar salah satu warga dalam percakapan internal komunitas apartemen, menggambarkan sikap sebagian penghuni yang vokal di awal, namun menghilang ketika dibutuhkan partisipasi nyata.
Normalisasi Sikap Oportunistik
Sikap “omdo” (omong doang) dan rendahnya komitmen kolektif membuat perjuangan warga mudah melemah. Dalam praktiknya, ketika persoalan mulai menuntut waktu, tenaga, atau risiko sosial—misalnya menghadiri rapat resmi, menandatangani keberatan tertulis, atau berhadapan dengan pengelola—banyak warga justru memilih mundur perlahan.
Akibatnya, beban advokasi sering jatuh pada segelintir aktivis warga. Ketimpangan ini memunculkan frustrasi, sekaligus memperlebar jarak antara kesadaran hak dan keberanian untuk memperjuangkannya.
Ironisnya, kondisi tersebut kerap dibaca sebagai “ketidakmampuan warga untuk bersatu”, padahal akar masalahnya adalah mentalitas partisipasi semu—hadir saat mengeluh, absen saat bertindak.
Dimanfaatkan oleh Pengelola dan Developer
Situasi ini bukan hal baru bagi pengelola maupun pengembang. Ketidakkompakan penghuni sejak lama menjadi celah strategis dalam mengendalikan rumah susun.
Dalam berbagai kasus, konflik warga dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian substantif. Pengelola cukup menunggu kelelahan sosial muncul, lalu masalah dianggap reda dengan sendirinya. Warga terpecah, agenda transparansi tertunda, dan status quo tetap berjalan.
Pola ini dikenal luas dalam praktik pengelolaan bermasalah:
divide et impera dalam versi modern—memecah aspirasi, mengisolasi aktivis, dan memanfaatkan sikap apatis mayoritas.
Krisis Mental Kolektif, Bukan Sekadar Administrasi
Masalah rumah susun sejatinya bukan hanya soal aturan atau administrasi, tetapi juga ketahanan mental kolektif warga. Ketika penghuni tidak siap berproses, tidak konsisten, dan mudah menyerah, maka ruang hidup bersama berubah menjadi arena dominasi sepihak.
“Sudah tua tapi seperti anak kecil,” keluh salah satu warga, merujuk pada sikap tidak dewasa sebagian penghuni dalam menyikapi konflik bersama.
Padahal, tata kelola rumah susun menuntut kedewasaan sosial: keberanian bertanggung jawab, kesiapan berbeda pendapat, dan kesediaan berkorban demi kepentingan bersama.
Jalan Keluar: Dari Keluhan ke Konsistensi
Tanpa perubahan sikap warga, konflik rumah susun akan terus berulang dengan pola yang sama. Transparansi sulit tercapai jika hanya ditopang oleh segelintir orang. Pengelolaan yang adil mustahil terwujud jika mayoritas memilih diam.
Rumah susun bukan sekadar bangunan bertingkat, melainkan ruang hidup kolektif. Ketika warga menyerahkan haknya pada sikap apatis, yang tersisa hanyalah penyesalan—dan pengelolaan yang berjalan tanpa kontrol.
Dalam konteks ini, ketidakpedulian bukan sikap netral. Ia adalah pilihan yang secara perlahan mematikan hak warga itu sendiri.
(RED/HB)
