INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 7-1-2026 – Siang ini, koordinator FPWRSi (Forum Peduli Warga Rumah Susun Indonesia) kembali menerima aduan dari warga Mediterania Garden Residences 2 , Podomoro City , Grogol , Jakarta Barat. Keluhannya serupa dengan laporan-laporan sebelumnya : kerusakan interior unit apartemen akibat rembesan air yang berasal dari luar unit. Plafon mengelupas, dinding lembap, dan cat menggelembung, rusak wallpaper —semua menjadi penanda masalah lama yang tak pernah benar-benar diselesaikan.
Warga yang melapor menyebutkan, alih-alih melakukan penelusuran teknis secara menyeluruh dan tepat , pihak pengelola justru mendorong narasi saling menyalahkan antar tetangga. Penghuni atas dan bawah dipertemukan dalam konflik, seolah sumber masalah berada pada individu, bukan pada struktur bangunan. Padahal, menurut penjelasan warga, rembesan air tersebut berasal dari retakan bangunan yang saling menyambung dan menjalar ke beberapa lantai. Korbannya bukan satu unit, melainkan berlapis-lapis.
Pola penanganan semacam ini bukan hal baru. Sebagian besar warga mengaku hanya melakukan pengaduan lisan berulang kali kepada pengelola. Tidak ada kejelasan prosedur, tidak ada tenggat waktu perbaikan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang transparan. Seiring waktu, kerusakan pun memburuk. Biaya perbaikan ditanggung sendiri oleh warga, sementara akar masalah tetap dibiarkan.
Masalahnya bukan semata teknis, melainkan struktural. Banyak warga tidak memahami jalur birokrasi resmi yang seharusnya ditempuh, apalagi hak hukum yang melekat pada mereka sebagai pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Ketidaktahuan ini menciptakan ketergantungan penuh pada pengelola—sebuah relasi yang timpang dan rawan disalahgunakan.
Akibatnya, sengketa antarwarga menjadi fenomena berulang. Tetangga saling curiga, saling menuding, dan akhirnya saling bermusuhan. Dalam situasi ini, pengelola cenderung berada di luar lingkar konflik, seolah tidak berkaitan langsung. Padahal, pembiaran terhadap kerusakan bangunan, proses perbaikan yang tidak sistematis, serta rendahnya kualitas tanggung jawab justru diduga menjadi pemicu utama konflik horizontal tersebut.
Adu domba dan penghindaran tanggung jawab perlahan tampak seperti praktik yang dinormalisasi. Ketika dibiarkan terus-menerus, ia berpotensi berubah menjadi budaya buruk—dibenarkan oleh kebiasaan, dilegalkan oleh kelalaian. Di titik ini, yang bocor bukan hanya pipa atau beton, melainkan tata kelola itu sendiri.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
