INEWSFAKTA.COM | JAKARTA – Sebagai bagian dari masyarakat sipil, Komunitas Penggerak Potensi Indonesia (KOPSINDO) hari ini menyampaikan kritik terbuka terhadap arah kebijakan pemerintahan saat ini. Kami menilai sejumlah kebijakan yang diterapkan belum berpihak pada kebutuhan mendasar rakyat, serta berpotensi melemahkan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat.
1. Beban Ekonomi Semakin Berat
Kenaikan harga bahan pokok, BBM, dan tarif dasar listrik dalam setahun terakhir terus menggerus daya beli masyarakat. Di sisi lain, program bantuan sosial belum mampu menjangkau kelompok rentan secara tepat sasaran. Kami mendesak pemerintah segera mengevaluasi sistem subsidi dan memperkuat ketahanan pangan nasional, tidak hanya bergantung pada impor.
2. Penegakan Hukum Tidak Konsisten
Kami menyoroti lemahnya penindakan terhadap kasus korupsi skala besar dan praktik konflik kepentingan. Sebaliknya, ruang gerak masyarakat sipil untuk menyampaikan pendapat justru semakin menyempit.
3. Kebijakan Pembangunan Minim Partisipasi
Proyek strategis nasional sering dijalankan tanpa melibatkan konsultasi publik yang memadai. Dampaknya, kasus penggusuran, kerusakan lingkungan, dan konflik agraria terus berulang. Pemerintah wajib memastikan pelaksanaan AMDAL secara sungguh-sungguh dan memberikan ganti rugi yang adil bagi masyarakat terdampak.
4. Layanan Publik Masih Jauh dari Harapan
Kesenjangan layanan kesehatan dan pendidikan antarwilayah masih sangat lebar. Antrean panjang BPJS, kekurangan tenaga pengajar, dan biaya pendidikan tinggi yang mahal membuktikan negara belum hadir sepenuhnya untuk rakyat. Anggaran negara harus diprioritaskan bagi layanan dasar, bukan untuk proyek prestisius yang kurang berdampak langsung.
Tuntutan Kami Kepada Pemerintah:
1. Membuka data anggaran secara transparan dan melibatkan publik dalam pengawasan.
2. Mencabut atau meninjau ulang kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil.
3. Menjamin kebebasan pers, mahasiswa, dan masyarakat sipil untuk mengkritik tanpa ancaman kriminalisasi.
4. Memperkuat program padat karya guna menyerap tenaga kerja dan menekan angka kemiskinan.
Pernyataan Ketua Umum KOPSINDO:
“Kami bukan anti-pemerintah. Kami mengkritik karena peduli. Negara ini milik kita bersama. Jika kritik ini tidak didengar, maka suara rakyat akan semakin keras bergema di jalanan maupun di bilik suara,” ujar Drs. Rambun Sumardi, Ak., M.Si.
KOPSINDO mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus mengawal pemerintahan agar tetap berada dalam koridor konstitusi, serta senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.
(red/My)
