INEWSFAKTA.COM | JAKARTA – Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Bukan hanya sebatas tuntutan reformasi atau perbaikan teknis, masyarakat kini mendorong agar Polri melakukan transformasi menyeluruh. Harapannya, Polri benar-benar menjadi institusi modern yang mengayomi, melindungi, dan melayani rakyat secara adil.
Pasca Demo dan Kerusuhan
Dorongan transformasi semakin kuat setelah puncak demonstrasi di berbagai daerah belakangan ini berujung kerusuhan. Situasi tersebut menimbulkan korban, kerugian materi, serta menurunkan citra kepolisian di mata masyarakat.
Kejadian serupa juga terjadi di sejumlah negara lain, di mana polisi menghadapi tantangan besar dalam mengelola aksi massa agar tetap demokratis namun tetap menjaga ketertiban. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi Polri, bahwa cara lama dalam mengelola keamanan sudah tidak relevan di era keterbukaan informasi saat ini.
Kapolri Bentuk Tim Reformasi Polri
Menjawab kritik dan aspirasi publik, Kapolri mengambil langkah dengan membentuk Tim Reformasi Polri. Tim ini diisi oleh para pakar, tokoh masyarakat, hingga unsur internal kepolisian. Tujuannya adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kultur organisasi, serta sistem penegakan hukum di tubuh Polri.
Langkah Kapolri ini dinilai sebagai sinyal keseriusan untuk melakukan perubahan. Namun, masyarakat menekankan bahwa reformasi saja tidak cukup, melainkan harus ditingkatkan menjadi transformasi total yang menyentuh akar persoalan.
Dari Reformasi ke Transformasi
Selama ini Polri kerap menjalankan program reformasi birokrasi. Namun, publik menilai langkah tersebut belum cukup. Reformasi hanya sebatas pembenahan di permukaan, seperti memperbaiki prosedur pelayanan, meningkatkan transparansi, atau memperketat pengawasan.
Sementara transformasi yang diharapkan masyarakat bersifat lebih mendasar. Transformasi berarti mengubah cara kerja, budaya organisasi, hingga pola pikir seluruh anggota Polri. Dengan begitu, Polri tidak hanya tampak berbeda di luar, tapi juga benar-benar berubah dari dalam.
Pandangan Forum Media Banten Ngahiji
Hermansyah, Kepala Bidang Litbang Forum Media Banten Ngahiji, menilai reformasi Polri sudah berjalan, namun belum menyentuh akar persoalan.
“Reformasi Polri memang penting, tetapi sifatnya hanya pembenahan teknis. Masyarakat sekarang menginginkan transformasi yang lebih mendasar, agar Polri benar-benar hadir sebagai pelayan publik yang humanis, profesional, dan transparan,” ujarnya.
Menurut Hermansyah, pengalaman kerusuhan pasca demo harus dijadikan pelajaran besar. Polri dituntut mampu membangun pendekatan persuasif, komunikasi yang lebih baik, serta sistem pengamanan berbasis teknologi untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa.
Harapan Masyarakat
Ada beberapa poin yang sering muncul dari aspirasi publik terkait transformasi Polri, di antaranya:
Policing modern berbasis teknologi → penerapan layanan digital yang cepat, transparan, dan mudah diakses.
Penegakan hukum yang independen → tanpa diskriminasi, bebas dari intervensi politik atau kepentingan kelompok.
Budaya humanis dan melayani → polisi dipandang sebagai sahabat masyarakat, bukan sosok yang menakutkan.
Transparansi dan akuntabilitas → penggunaan anggaran dan proses hukum harus terbuka.
Sistem karier berbasis kompetensi → jabatan tidak lagi ditentukan kedekatan, melainkan prestasi dan profesionalisme.
Edukasi untuk Publik
Perbedaan antara reformasi dan transformasi penting untuk dipahami masyarakat.
Reformasi berarti memperbaiki kesalahan atau kelemahan yang ada.
Transformasi berarti perubahan total yang melahirkan sistem baru.
Dengan pemahaman ini, publik dapat lebih kritis sekaligus konstruktif dalam menyuarakan harapan kepada Polri.
Penutup
Dorongan transformasi Polri sejatinya bukan hanya tuntutan, tetapi juga bentuk kepedulian masyarakat. Pasca kerusuhan dalam aksi demo maupun dinamika global yang sama, Polri dituntut berbenah lebih serius. Pembentukan Tim Reformasi Polri oleh Kapolri adalah langkah awal, namun ke depan masyarakat berharap lahir transformasi total agar kepercayaan publik kembali pulih. Pada akhirnya, polisi tidak lagi dipandang sekadar penegak hukum, tetapi juga mitra rakyat dalam mewujudkan keamanan, keadilan, dan ketertiban di Indonesia.
(red/Hariri)
