Mayoritas Publik Menolak Pilkada Lewat DPRD, Tetap Ingin Pemilihan Langsung

Politik83 Dilihat
banner 468x60

INEWSFAKTA.COM | Jakarta — Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Hal ini terungkap dalam hasil survei nasional Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang dipaparkan dalam konferensi pers pada Selasa, 7 Januari 2026, di Gedung LSI, Jakarta.

banner 336x280

Hasil survei tersebut menegaskan bahwa mayoritas publik Indonesia tetap menginginkan pilkada langsung, meskipun saat ini terdapat dorongan kuat dari sebagian elite politik untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

Paparan survei disampaikan oleh peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa, dengan diskusi dipandu oleh Moderator Fajar Moestar.

“Pilkada langsung sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat selama lebih dari 20 tahun.

Temuan survei ini menunjukkan bahwa publik belum siap, bahkan menolak, jika hak memilih pemimpin daerahnya diambil alih oleh DPRD,” ujar Ardian Sopa.

Suara Elite Berseberangan dengan Publik
Saat ini, tercatat tujuh partai politik menyatakan dukungan terhadap wacana pilkada melalui DPRD, sementara hanya satu partai yang secara terbuka menolak.

Kondisi ini dinilai berpotensi mengembalikan penentuan kepala daerah kepada elite partai politik, khususnya pimpinan partai di tingkat pusat.

“Jika pilkada dipilih DPRD, maka kepala daerah akan sangat ditentukan oleh segelintir elite politik, bukan oleh rakyat secara langsung.

Ini yang menjadi kekhawatiran publik,” tegas Ardian.

Menurutnya, suara publik harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap perubahan sistem politik, demi menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Metodologi Survei
Survei LSI Denny JA dilakukan dengan metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu:
Jumlah responden: 1.200 responden
Metode sampling: Multistage random sampling
Teknik pengumpulan data: Wawancara tatap muka menggunakan kuesioner
Margin of error: ±2,9 persen
Waktu pengumpulan data: 10–19 Oktober 2025

“Dengan jumlah responden tersebut, survei ini mampu merepresentasikan lebih dari 200 juta pemilih di Indonesia. Akurasi survei LSI sebelumnya juga terbukti konsisten dengan hasil resmi KPU,” jelas Ardian.

Survei ini juga dilengkapi dengan pendekatan kualitatif, sehingga tidak hanya menyajikan data angka, tetapi juga analisis mendalam serta rekomendasi kebijakan.
Kredibilitas LSI Denny JA
LSI Denny JA dikenal sebagai lembaga survei kredibel di tingkat nasional dan internasional.

Pendiri LSI, Denny JA, telah menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Guinness World Records pada 16 Agustus 2018 atas kontribusinya dalam pendidikan politik berskala dunia.

LSI juga aktif dalam riset politik, demokrasi, serta pendidikan politik publik.
Rekomendasi
LSI Denny JA merekomendasikan agar wacana perubahan sistem pilkada tidak diputuskan secara sepihak oleh elite politik, melainkan melalui dialog terbuka yang melibatkan aspirasi rakyat.

“Mayoritas publik masih menilai pilkada langsung sebagai mekanisme terbaik untuk memastikan akuntabilitas dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah,” pungkas Ardian.

(red/Maya)

banner 336x280

Posting Terkait

Jangan Lewatkan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *