INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 28-12-2025 — Kualitas operasion Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) Mediterania Garden Residences 2 (MGR 2 , Podomoro City , Grogol , Jakarta Barat ) dipertanyakan oleh sejumlah warga. Kritik mengemuka setelah warga menilai adanya kontradiksi antara kebijakan pengelolaan dan praktik pelayanan sehari-hari, terutama terkait administrasi kepemilikan, komunikasi, serta pemanfaatan fasilitas umum.
Penghuni menyoroti kebijakan penggalangan dana atau sumbangan untuk kegiatan sosial dan amal yang diumumkan P3SRS. Terdapat pos anggaran khusus untuk kegiatan warga, seharusnya bisa dimanfaatkan pos pengeluaran tersebut. Ada juga beberapa pos pengeluaran bertajuk “lain-lain” yang dinilai tidak jelas batasan, peruntukan, maupun dasar hukumnya. Warga mempertanyakan transparansi pengelolaan keuangan P3SRS. “Kalau sudah ada pos kegiatan warga, lalu ‘lain-lain’ itu apa ? Dasar hukumnya apa ?” tanya seorang penghuni.
Di sisi lain, pada saat yang sama, sebagian warga yang tengah mengalami kesulitan keuangan justru mengaku menghadapi hambatan administratif dalam mengurus unitnya. “Ada kesan empati ditampilkan ke luar, tetapi di dalam, warga yang sedang kesulitan justru dipersulit,” ujar seorang penghuni yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Beberapa bentuk hambatan yang dikeluhkan warga antara lain penghalangan pendampingan antarwarga saat berproses di ruang pelayanan konsumen, hingga penolakan atau penghentian permohonan dokumen yang dibutuhkan untuk pencatatan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) induk yang melekat pada Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS). Padahal, pengurusan tersebut dinilai krusial untuk menjaga tertib administrasi unit dan mempermudah transaksi jual beli di kemudian hari, serta berkaitan langsung dengan hubungan hukum pemilik unit dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Masalah lain yang mencuat adalah pengelolaan fasilitas umum, khususnya ruang kebugaran (gym). Warga menduga fasilitas tersebut tidak sepenuhnya difungsikan untuk kepentingan penghuni, sekitar 50% luasan ruang disewakan atau dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Dengan jumlah unit sekitar 3.110, MGR 2 dinilai seharusnya memenuhi standar minimal luasan dan kelengkapan fasilitas kebugaran, termasuk pembaharuan serta penambahan peralatan terbaru. Dugaan alih fungsi fasilitas umum ini memunculkan pertanyaan, apakah pengelolaan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun ?
Keluhan juga diarahkan pada buruknya komunikasi pengelola dengan warga. Sejumlah surat dan email dilaporkan tidak direspons, pertanyaan tidak dijawab, dan klarifikasi tidak diberikan. Ketika warga mempertanyakan dasar hukum dari operasional tertentu, jawaban yang diterima justru dinilai tidak memadai. “Ditanya dasar hukumnya apa, jawabannya hanya ‘tidak ada’,” ujar seorang warga.
Di tengah berbagai kritik tersebut, badan pengelola MGR 2 disebut-sebut telah mengantongi sertifikasi ISO. Namun, warga mempertanyakan relevansi sertifikasi tersebut dengan kualitas pelayanan nyata yang mereka rasakan. “Kalau memang sudah ber-ISO, seharusnya standar pelayanan, transparansi, dan komunikasi berjalan baik ”, kata aktivis warga. Ada aplikasi produksi sekitar tahun 2022 , namun hingga di akhir 2025 tidak ada perkembangan fungsi dari aplikasi tersebut, tidak bisa untuk booking pemakaian fasilitas umum. Ada warga yang mempertanyakan berapa biaya pembuatan aplikasi tersebut ?
Hingga berita ini diturunkan, pengurus P3SRS MGR 2 belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah pertanyaan dan keberatan warga tersebut. Warga berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap operasional P3SRS agar pengelolaan rumah susun kembali berpijak pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keberpihakan pada hak pemilik dan penghuni.
Belum lagi masalah banyaknya retakan yang terus menerus di tambal estetik saja. Retakan² tersebut terutama dengan ciri² di pertemuan kolom dan balok struktur bangunan.
” Dahulukan, prioritaskan segala kebaikan, bantuan dan kejujuran kepada warga dalam MGR 2 , sebelum kalian pencitraan ke luar. Demikian pula bereskan dahulu masalah laporan keuangan dan perpajakan kalian , sebelum membuat iklan taat bayar pajak ! ” , demikian tandas tokoh warga untuk P3SRS MGR 2, demi perbaikan tata kelola dan administrasi memasuki awal tahun 2026.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/H)
