INEWSFAKTA.COM | JAKARTA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PKB Kepulauan Seribu telah terlaksana dengan baik dan sukses, bertempat di Hotel Aston, Pluit Jakarta Utara, yang dihadiri oleh perwakilan Bupati Kepulauan Seribu, Kapolres Kepulauan Seribu dan juga perwakilan DPP PKB serta DPW PKB DKI Jakarta, dan seluruh pengurus DPC & PAC PKB Kepulauan Seribu. (Minggu 19 April 2026).
Dalam sambutan nya DEDY selaku ketua DPC PKB Kepulauan Seribu memberikan atensi serius kepada Pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Pemerintah daerah Kepulauan Seribu,yang harus diperhatikan kedepannya terhadap kebijakan yang terjadi di Kepulauan Seribu.
‘Pemerintah sering membanggakan Kepulauan Seribu sebagai Destinasi Wisata unggulan. Namun dibalik narasi keberhasilan tersebut terdapat kegagalan mendasar yang belum terselesaikan ketimbang sosial yang nyata antara pulau wisata dan pulau pemukiman,”ujar DEDY.
DEDY selaku Ketua DPC PKB Kepulauan Seribu menyatakan bahwa di satu sisi, pulau – pulau Resort berkembang dengan investasi besar fasilitas modern dan tarif eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kalangan tertentu.
‘Namun di sisi lain, masyarakat lokal masih menghadapi persoalan klasik seperti akses air bersih terbatas, biaya hidup tinggi dan peluang kerja yang sempit. Ini bukan sekedar kesenjangan biasa, melainkan bukti bahwa arah pembangunan tidak berpihak pada warga.
Masalah utamanya bukan pada kurangnya potensi ekonomi, melainkan pada desain kebijakan yang tidak inklusif. Pemerintah membiarkan sektor pariwisata berkembang tanpa memastikan keterlibatan signifikan masyarakat lokal dalam rantai nilai ekonomi. Akibatnya, keuntungan terkonsentrasi pada pelaku usaha besar sementara warga hanya mendapatkan dampak marginal, ” ucap DEDY.
Lebih ironis lagi lanjut DEDY masyarakat Kepulauan Seribu harus membayar harga kebutuhan pokok yang lebih mahal dibanding warga Jakarta daratan. Biaya logistik yang tinggi tanpa diimbangi dengan kebijakan subsidi yang memadai. Artinya warga bukan hanya tertinggal dalam akses ekonomi, tetapi juga terbebani oleh struktur biaya hidup yang tidak adil.
Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan prinsip keadilan sosial. Pemerintah tidak cukup hanya mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi wajib memastikan distribusi manfaat yang merata. Tanpa invensi yang tegas pariwisata hanya akan menjadi alat produsi ketimpangan.
Di akhir kata sambutan nya, DEDY menekankan bahwa, “Sudah saatnya pemerintah DKI Jakarta terutama Pemerintah Daerah Kepulauan Seribu, berhenti sekedar membangun citra Destinasi dan mulai membangun keadilan bagi masyarakat. Kebijakan konkret harus segera ditetapkan kewajiban kuota tenaga kerja lokal di setiap resort, subsidi logistik yang terukur, serta program peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu bersaing di sektor pariwisata. Jika tidak, maka Kepulauan Seribu akan terus menjadi simbol paradox pembangunan kaya secara potensi, tetapi timpang dalam kenyataan, “tutup Dedy.
(red)
