INEWSFAKTA.COM | Jakarta Utara, 14 Oktober 2025 – Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara menyelenggarakan acara peningkatan etika dan budaya politik dalam berdemokrasi. Acara ini diadakan di Gedung Balai Yos Sudarso Lantai 2.
Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Jakarta Utara akan pentingnya etika dan budaya politik yang sehat dalam kehidupan berdemokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran akan etika dan budaya politik, diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam proses demokrasi, serta turut serta menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah.
Andi Achmad Kohar Kepala Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam sambutannya menyampaikan, “Etika dan budaya politik yang baik adalah fondasi utama dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan partisipasi aktif dalam proses demokrasi.”
Acara ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, perwakilan Organisasi kemasyarakatan serta 18 perwakilan Partai Politik tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jakarta Utara dari instansi pemerintah terkait. Para peserta mengikuti berbagai sesi diskusi yang membahas berbagai aspek etika dan budaya politik dalam konteks demokrasi di Indonesia.
Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara berharap kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Jakarta Utara, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, “harapnya.
Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Administrasi Jakarta Utara adalah unit kerja pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kesbangpol memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memelihara kerukunan antar umat beragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai kebangsaan.
Pendidikan Politik Pasca-Pemilu/Pilkada
Setelah pemilu atau pilkada berlalu, fokus pendidikan politik bergeser dari sekadar meningkatkan partisipasi menjadi memperdalam pemahaman tentang:
Kewajiban dan Tanggung Jawab Warga Negara:
Pasca Pemilu: Mengawal janji kampanye para kandidat terpilih. Masyarakat perlu memahami bagaimana caranya menagih janji, melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, dan berpartisipasi dalam evaluasi kinerja pemerintah.
Peran Aktif: Pendidikan politik harus mendorong warga negara untuk aktif dalam proses pengambilan kebijakan, memberikan masukan kepada pemerintah, dan berpartisipasi dalam forum-forum publik.
Pemerintahan:
Transparansi dan Akuntabilitas: Memahami bagaimana pemerintah bekerja, bagaimana anggaran dialokasikan, dan bagaimana kebijakan dibuat. Ini penting agar masyarakat dapat mengawasi dan menuntut akuntabilitas.
Mekanisme Kontrol: Mengenal mekanisme kontrol seperti hak bertanya, hak interpelasi, dan hak angket yang dimiliki oleh parlemen, serta bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme tersebut.
Partai Politik:
Fungsi dan Peran: Memahami peran partai politik dalam sistem demokrasi, bagaimana partai politik merekrut anggota, menyusun platform, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Evaluasi Kinerja: Mengevaluasi kinerja partai politik berdasarkan rekam jejak, janji kampanye, dan kontribusi nyata dalam pembangunan. Masyarakat perlu cerdas dalam memilih partai politik yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
Pendidikan Politik Berdasarkan Permendagri
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pendidikan politik adalah:
Proses Pembelajaran dan Pemahaman:
Kewajiban: Apa yang seharusnya dilakukan warga negara, pemerintah, dan partai politik sesuai dengan undang-undang.
Tanggung Jawab: Akuntabilitas atas tindakan yang diambil, baik oleh individu maupun lembaga.
Implementasi Pendidikan Politik
Pendidikan politik dapat diimplementasikan melalui berbagai cara:
1. Pendidikan Formal: Melalui kurikulum sekolah dan perguruan tinggi.
2. Pendidikan Non-Formal:
Pelatihan dan Seminar: Diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat sipil (Ormas), atau lembaga pemerintah.
Kampanye Media: Melalui iklan layanan masyarakat, talk show, atau program edukasi di televisi, radio, dan media online.
Diskusi dan Forum Publik: Mengadakan diskusi kelompok, forum warga, atau debat publik untuk membahas isu-isu politik aktual.
3. Pendidikan Informal:
Keluarga: Orang tua mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan kepada anak-anak mereka.
Komunitas: Melalui interaksi sosial dan partisipasi dalam kegiatan masyarakat.
Kesimpulan
Pendidikan politik adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan warga negara yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Setelah pemilu atau pilkada, pendidikan politik menjadi lebih penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengawal pemerintahan yang terpilih dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
(red)
