INEWSFAKTA.COM | Jakarta – Pada 2 Juli 2025, ratusan sopir truk yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi), Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan aliansi lainnya menggelar aksi damai di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta. Aksi ini menuntut revisi kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL) yang dinilai memberatkan pekerja sektor logistik.
Namun, aksi yang semestinya dilindungi konstitusi justru berujung pada penangkapan paksa* sejumlah pimpinan organisasi, termasuk Presiden DPP K-Sarbumusi Irham Ali Saifuddin, Ketua RBPI Ika Rostiana, dan perwakilan ASLI oleh aparat kepolisian Kecaman atas Tindakan Represif Aparat.
*Ketua Dudi dan Sekjen K-Sarbumusi Jakarta Utara, menyatakan kekecewaan mendalam atas tindakan polisi yang dinilai tidak humanis, terutama di momen peringatan HUT Bhayangkara ke-79* berselang satu hari, “Aksi kami damai, tanpa kekerasan, dan bertujuan menyuarakan keadilan struktural. Namun, “aparat justru memicu kericuhan dengan penangkapan sewenang-wenang,” tegas Amalludin Sekretaris DPC Jakarta utara.
LBH K-Sarbumusi melalui *Muhtar Said menegaskan bahwa penangkapan ini melanggar hak konstitusional warga negara. “Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro* justru menjadi provokator dengan memerintahkan represi. Padahal, “massa datang dengan aspirasi sah dan tangan kosong,” ungkapnya .
*Tuntutan Mendesak*
1. *Pembebasan Segera Aktivis* K-Sarbumusi memberi ultimatum 1 jam untuk membebaskan seluruh pimpinan yang ditahan, atau akan menggelar *mogok nasional* yang berpotensi melumpuhkan logistik nasional .
2. *Dialog dengan Pemerintah : Para sopir menuntut pertemuan dengan Menko Perekonomian AHY* dan *Menhub Dudy Purwagandhi* untuk membahas peta jalan revisi UU ODOL dan penghapusan pungli di sektor transportasi .
3. *Evaluasi Kebijakan Zero ODOL* Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan realitas lapangan, di mana sopir truk kerap menjadi korban premanisme dan ketiadaan perlindungan hukum .
Meski sempat berdialog dengan *Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, hasilnya deadlock* karena pemerintah bersikukuh melanjutkan Zero ODOL tanpa revisi . Menanggapi ancaman mogok, Kemenhub berharap aksi tidak dilakukan mengingat dampaknya yang luas terhadap ekonomi .
*Seruan Solidaritas*
Sarbumusi dan aliansi sopir truk mengajak masyarakat memahami perjuangan mereka, Ini bukan sekadar demo, tapi perlawanan terhadap sistem yang mengorbankan hak pekerja. Mereka juga meminta dukungan media untuk mengungkap fakta represi aparat.
Aksi ini menjadi ujian bagi komitmen pemerintah dalam melindungi hak buruh dan menyeimbangkan kebijakan transportasi. Tanpa solusi konkret, ancaman mogok nasional dan eskalasi konflik semakin nyata. Ungkapan tegas Dudi A S ketua DPC K SARBUMUSI JAKARTA UTARA.
Nampak Para struktural pengurus SARBUMUSI Yang datang di kantor DPP
Menunggu dibebaskannya pimpinan, yang hal hasil Presiden DPP SARBUMUSI bebas dan tiba dikantor sekitar pukul 20.20 malam, didampingi beberapa pengurus pimpinan pusat.
(red)
