INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 12 November 2026 – Solidaritas Media untuk Penegakan Hukum didampingi LBH Pers Indonesia yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia Advokat Lemens Kodongan, S.H., M.H., bersama perwakilan Majalah CEO Soedarto Rimbun serta tujuh perwakilan kuasa hukum dan insan pers melakukan audiensi resmi di Gedung Dewan Pers Jakarta. Audiensi tersebut diterima oleh Anggota Dewan Pers sekaligus Ketua Komisi Hukum dan Perundang‑undangan Dewan Pers Abdul Manan, dalam rangka membahas sengketa pemberitaan serta dugaan intimidasi, teror, dan pelaporan masif terhadap sejumlah media daring yang terkait kasus sengketa OLH melawan Danny Septriadi Djayaprawira serta oknum advokat Iki Dulagin.
Rangkaian kasus berawal saat awak media mendatangi kantor Danny Septriadi Djayaprawira di DDTC Tower Jakarta Utara pada 25 Mei 2026 guna meminta klarifikasi dan hak jawab terkait dugaan paspor ganda anak berinisial GI. Dalam kasus tersebut, paspor lama masih berlaku sampai tahun 2027, namun diduga sudah diterbitkan paspor baru untuk membawa anak keluar negeri tanpa persetujuan ibu kandung selaku pemegang hak asuh sah. Peristiwa tersebut diduga melanggar Undang‑Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta pasal pemalsuan dokumen dalam KUHP.
Upaya konfirmasi oleh awak media justru dihadapi sikap defensif dari Darussalam yang mengaku sebagai partner kerja Danny Septriadi Djayaprawira, dengan alasan persoalan tersebut merupakan urusan pribadi bukan urusan kantor. Darussalam juga menyampaikan bahwa Danny sedang berada di Singapura serta mempertanyakan legalitas jurnalistik dengan meminta surat tugas dan surat perintah liputan, padahal kegiatan wartawan telah dilindungi oleh Undang‑Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Darussalam kemudian meminta kartu nama wartawan dan berjanji akan menyampaikan permintaan konfirmasi kepada Danny Septriadi Djayaprawira.
Pada upaya konfirmasi kedua kalinya tanggal 7 Juni 2026, awak media kembali tidak mendapatkan klarifikasi karena pihak keamanan yang mengaku sebagai penyambung lidah manajemen menghalangi wartawan, mempertanyakan kembali surat tugas, serta meminta wartawan tidak lagi datang ke kantor dan mengalihkan permintaan konfirmasi ke rumah kediaman Danny Septriadi Djayaprawira.
Puncak tekanan terhadap insan pers terjadi ketika ratusan jurnalis dari Solidaritas Media Penegakan Hukum menggelar aksi damai di depan PERADI Tower menuntut Dewan Kehormatan PERADI memeriksa oknum advokat Iki Dulagin atas dugaan intimidasi dan ancaman kepada belasan wartawan. Koordinator Lapangan menyatakan bahwa perbuatan tersebut berpotensi melanggar Undang‑Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda Rp500 Juta.
Dalam rangkaian yang sama, warga OLH juga berencana mengadukan Iki Dulagin atas dugaan manipulasi data sejak perceraian tahun 2021 yang menyebabkan perceraian diputus verstek tanpa panggilan patut, perubahan KTP serta Kartu Keluarga, dan pemblokiran sepihak sertifikat rumah warisan ayah yang telah inkracht berdasarkan Putusan Perkara Nomor 222 sampai kasasi Mahkamah Agung berdasarkan data BPN Jakarta Utara tanggal 12 Juni 2025. OLH memohon agar PERADI mencabut izin praktik advokat teradu.
Pada sidang etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI, OLH hadir secara langsung menyerahkan bukti‑bukti dokumen yang dicatat oleh majelis sidang etik. Ketua Majelis meminta Iki Dulagin mengundurkan diri sebagai anggota DPN PERADI serta memintanya keluar dari ruang sidang dengan agenda sidang lanjutan penyerahan surat pengunduran diri dan KTA Advokat. Saat dikonfirmasi kepada Humas PERADI Otto, Riri Purbasari Dewi menyatakan belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
Sebelumnya, awak media dua kali mencoba melakukan konfirmasi langsung kepada Iki Dulagin di Kantor PERADI Tower saat beliau menjalani sidang etik Dewan Kehormatan Advokat PERADI, namun Iki Dulagin tidak bersedia bertemu awak media sehingga tujuan cover both side tidak terpenuhi. Kedua kali konfirmasi tersebut guna memenuhi prinsip jurnalistik berimbang dalam meliput sidang etik Dewan Kehormatan Pusat PERADI Otto terhadap Iki Dulagin.
Dalam audiensi di Dewan Pers, Tim Kuasa Hukum yang dipimpin Lemens Kodongan mempertanyakan objektivitas pemeriksaan pengaduan di Dewan Pers, mulai dari adanya Berita Acara Pemeriksaan atau klarifikasi yang melibatkan redaksi media, serta kesiapan Dewan Pers membuka kembali pemeriksaan apabila diajukan bukti baru atau novum. Tim Kuasa Hukum juga memaparkan bahwa wartawan telah menempuh konfirmasi berulang kali melalui surat resmi pada 19 Mei 2026 ke Kementerian Imigrasi, 26 Mei 2026 ke DDTC Tower, dan 7 Juni 2026, namun pihak yang dikonfirmasi menolak memberikan keterangan serta hak jawab.
Lemens Kodongan menjelaskan bahwa apabila pengadu tidak mengirimkan hak jawab secara resmi, maka media tidak wajib melayani permintaan hak jawab tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Abdul Manan yang menyatakan bahwa hak jawab hanya wajib dilayani apabila pengadu benar‑benar mengirimkan hak jawab secara resmi dan konfirmasi harus dibuktikan dengan bukti‑bukti yang sah.
Tim Kuasa Hukum juga menyerahkan bukti screenshot percakapan WhatsApp berisi dugaan ancaman serta intimidasi dari oknum yang mengaku sebagai utusan atau staf Danny Septriadi Djayaprawira. Ditemukan modus mendatangi jurnalis secara langsung agar berita dihapus atau di‑Take down, sehingga rekan‑rekan wartawan merasa takut, diteror, diancam dilaporkan ke Dewan Pers, merasa medianya akan hancur serta kehilangan iklan karena setiap berita diterbitkan selalu dilaporkan kembali oleh Iki Dulagin ke Dewan Pers secara masif, terstruktur, dan sistematis.
Menanggapi hal tersebut, Abdul Manan menyarankan agar dugaan intimidasi terhadap jurnalis dilaporkan secara resmi ke Bareskrim Polri seraya mengirimkan tembusan kepada Dewan Pers. Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa laporan resmi tersebut sudah dilayangkan ke Bareskrim Mabes Polri pada bulan Agustus 2026. Lemens Kodongan menyatakan kedatangan tim audiensi adalah untuk meminta keadilan proses, pemeriksaan berimbang atas fakta intimidasi dan konfirmasi, serta menjaga kemerdekaan pers dan hak masyarakat atas informasi.
Senada dengan hal tersebut, Soedarto Rimbun selaku perwakilan Majalah CEO menekankan bahwa sengketa karya jurnalistik merupakan domain Dewan Pers melalui mekanisme hak jawab, bukan ranah pidana kecuali terbukti pidana murni atau melanggar empat larangan utama pers seperti berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Karya jurnalistik Majalah CEO yang berbasis fakta akurat serta kepentingan publik telah dilindungi Pasal 8 Undang‑Undang Pers. Melalui audiensi ini, LBH Pers Indonesia dan Solidaritas Media Penegakan Hukum mendesak Dewan Pers memberikan perlindungan nyata bagi wartawan yang diintimidasi, memeriksa seluruh bukti baru secara objektif, serta memposisikan kedua belah pihak secara berimbang demi tegaknya kemerdekaan pers di Indonesia.
Sumber Rilis : Solidaritas Media Penegakan Hukum / LBH Pers Indonesia
Narasumber : Advokat Lemens Kodongan S.H., M.H. – Direktur Eksekutif LBH Pers Indonesia dan Soedarto Rimbun – Majalah CEO
Tanggal Rilis : 12 November 2026
(red/tim)




















