INEWSFAKTA.COM | JAKARTA, 4-10-2026 — Persoalan Apartemen Gardenia Boulevard, Jakarta Selatan, menunjukkan bagaimana sengketa pengelolaan rumah susun dapat berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian final. Apartemen yang mulai dipasarkan pada 2008 dan mulai diserahterimakan pada 2009 itu hingga 2026 belum memiliki PPPSRS/P3SRS—Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun, sementara pengelolaan sementara masih berlangsung. Pemilik juga mencatat persoalan AJB/SHMSRS, transparansi keuangan, IPL, fasilitas, serta pemutusan listrik dan air.
Masalahnya bukan karena pemerintah sama sekali tidak bergerak. Justru jejak administrasinya panjang. Wali Kota Jakarta Selatan menerbitkan SP1 pada 24 Januari 2025. Audiensi September 2025 kemudian menghasilkan jadwal tertulis dengan target serah terima pengelolaan paling lambat April 2026. Tim Verifikasi dibentuk, tetapi menurut kronologi Forum Warga Gardenia Boulevard (FWGB), tim tidak dapat bekerja karena DPS atau Daftar Pemilih Sementara yang diperlukan tidak diserahkan pelaku pembangunan. Surat teguran dan SP2 menyusul pada November 2025.
Di sinilah pertanyaan pengawasan muncul. Setelah SP2, Dinas PRKP kembali menerbitkan teguran dan jadwal baru, dengan target serah terima paling lambat 14 Juni 2026. Target itu kembali tidak tercapai. Dokumen warga mempertanyakan mengapa proses yang telah mencapai tingkat peringatan kedua tidak berlanjut pada penegakan administratif yang efektif, tetapi kembali berputar pada teguran dan fasilitasi.
Panmus Terbentuk, Sengketa Baru Dimulai
Ketika Panmus—Panitia Musyawarah untuk membentuk PPPSRS—akhirnya dibentuk pada 11 Juli 2026, sengketa justru berpindah ke keabsahan proses. Tiga wakil pelaku pembangunan disebut ikut memberikan suara dalam pemilihan pimpinan Panmus. Pemilik mempersoalkannya karena Pergub DKI Jakarta No. 132 Tahun 2018 sebagaimana diubah secara eksplisit menyebut wakil pelaku pembangunan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Panmus. Sementara Permen PKP No. 4 Tahun 2025 mengatur keanggotaan unsur pelaku pembangunan, tetapi dalam kajian FWGB dipandang tidak secara eksplisit memberikan hak suara tersebut.
Persoalan tidak berhenti pada hak suara. Pemilik juga meminta keterbukaan daftar pemilih, bukti kepemilikan dan surat kuasa, serta NPP atau Nilai Perbandingan Proporsional, yaitu bobot hak setiap unit terhadap bagian bersama rumah susun. Pada musyawarah 21 September 2026, penyelenggara menyebut terdapat 46 peserta dengan NPP 18,62 persen, sedangkan pencatatan manual pemilik menunjukkan 37 orang. Selisih itu membuat dasar kuorum dan bobot suara sulit diuji tanpa membuka data pendukung.
Dinas Menyatakan Panmus Sah
Dinas PRKP mempunyai posisi berbeda. Melalui Surat No. 3684/RR.02.04 tertanggal 28 Juli 2026, Dinas menyatakan telah memeriksa log sistem elektronik dan dokumen rapat. Dalam surat tersebut, Dinas antara lain menyatakan terdapat 52 pemilih yang sah, menilai berita acara memenuhi persyaratan formal, serta menyatakan sistem elektronik yang digunakan sebagai alat pendaftaran dan penghitungan suara.
Pada bagian akhirnya, Dinas menolak permohonan pengulangan pemilihan Panmus dan menyatakan proses serta hasil pemilihan anggota dan susunan jabatan Panmus tanggal 11 Juli 2026 sah. Dinas kemudian meminta pelaku pembangunan tetap menfasilitasi pembentukan PPPSRS dan melanjutkan proses.
Namun justru surat inilah yang kemudian kembali dipersoalkan warga. Menurut kronologi FWGB (Forum Warga Gardenia Boulevard), keberatan mengenai hak suara, NPP, data pemilih, berita acara dan independensi Panmus belum mendapatkan penyelesaian substantif yang dapat mereka verifikasi ketika surat tersebut digunakan sebagai dasar melanjutkan tahapan pembentukan PPPSRS.
Masalah Pokok : Bukan Sekadar Membentuk P3SRS
Benang merah kasus Gardenia Boulevard akhirnya bukan sekadar soal kapan PPPSRS terbentuk. Selama 2008–2024 persoalannya berkisar pada AJB/SHMSRS dan organisasi pemilik yang tak kunjung lahir. Pada 2025 hingga awal 2026, berbagai teguran, audiensi, Tim Verifikasi dan jadwal pemerintah belum menghasilkan serah terima pengelolaan. Lalu sejak Juli 2026, sengketa bergeser kepada siapa yang berhak menentukan proses, bagaimana suara dihitung, dan apakah data yang menjadi dasar keputusan dapat diuji secara terbuka.
Ironinya jelas : setelah sekitar 16 tahun menunggu organisasi pemilik dibentuk, persoalan Gardenia Boulevard kini bukan lagi sekadar keterlambatan. Pertanyaan yang lebih mendasar muncul—apakah PPPSRS yang akhirnya lahir nanti benar-benar dibangun melalui proses yang sah, transparan, independen dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemilik.
Catatan : tulisan ini disusun berdasarkan dokumen FWGB, kronologi kasus, serta Surat Dinas PRKP yang terlampir. Sejumlah tudingan dan keberatan merupakan posisi para pemilik dan perlu dibedakan dari fakta yang telah diputus oleh pengadilan atau hasil pemeriksaan lembaga berwenang.
Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
