INEWSFAKTA.COM | Jakarta , 14-1-2926 – Setelah puluhan tahun menguasai dan mengendalikan operasional rumah susun, sejumlah pengembang kini memperluas pola bisnisnya ke perumahan tapak. Ekspansi ini tidak sekadar menghadirkan konsep hunian berklaster atau kawasan berpagar, tetapi juga membawa serta sistem pengelolaan yang selama ini identik dengan apartemen—lengkap dengan iuran, sanksi, dan skema denda finansial. Di titik inilah keluhan warga mulai mengemuka.
Di berbagai kawasan perumahan tapak, warga mengadukan besaran denda keterlambatan pembayaran iuran lingkungan, biaya pengelolaan, hingga pungutan lain yang dinilai tidak wajar. Bunga denda yang diterapkan bahkan disebut melampaui praktik umum perjanjian perdata non-keuangan, dengan akumulasi yang kian memberatkan dari bulan ke bulan. Alih-alih mendorong ketertiban, kebijakan ini justru memicu keresahan dan konflik berkepanjangan antara warga dan pengelola.
Masalahnya bukan semata angka. Banyak warga mempertanyakan dasar penetapan bunga dan denda tersebut: apakah benar disepakati secara adil, transparan, dan proporsional? Dalam banyak kasus, perjanjian baku disodorkan tanpa ruang tawar, sementara mekanisme keberatan atau koreksi hampir tidak tersedia. Situasi ini mengingatkan pada praktik lama di rumah susun, ketika pengelolaan yang sentralistik membuat penghuni berada pada posisi lemah.
Peralihan model pengelolaan apartemen ke perumahan tapak menimbulkan pertanyaan mendasar tentang batas kewenangan pengembang. Perumahan tapak sejak awal dipahami sebagai hunian dengan kemandirian lebih besar bagi pemilik rumah, bukan sebagai unit yang tunduk pada rezim pengelolaan ketat ala gedung bertingkat. Ketika instrumen finansial seperti bunga denda digunakan secara agresif, fungsi pengelolaan bergeser dari pelayanan menjadi alat tekanan.
Fenomena ini juga membuka diskusi lebih luas tentang perlindungan konsumen di sektor perumahan. Tanpa pengawasan yang memadai, penerapan denda dan bunga berlebihan berpotensi menjerumuskan warga ke dalam beban finansial yang tidak sebanding dengan layanan yang diterima. Di titik ini, negara dan pemerintah daerah dituntut hadir—bukan sekadar sebagai regulator di atas kertas, tetapi sebagai penjamin keseimbangan antara kepentingan bisnis dan hak dasar warga atas hunian yang layak.
Jika tidak dikoreksi, ekspansi model pengelolaan ini berisiko menciptakan pola baru ketimpangan di kawasan perumahan tapak. Bukan mustahil, rumah yang semestinya menjadi ruang aman dan mandiri justru berubah menjadi sumber konflik administratif dan finansial. Pertanyaannya kini sederhana namun krusial : sampai di mana pengembang boleh mengatur, dan kapan negara harus turun tangan melindungi warganya ?
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
