INEWSFAKTA.COM | Jakarta (13/9/2025 – Seorang korban (E) menceritakan kepada awak media, ” Saya gak tau mesti bagaimana lagi, jadi cuma berusaha ungkapkan kedzoliman yg saya alami, supaya partai-partai politik bisa lebih paham soal apartemen. Agar paham bahwa pembeli apartemen (rumah susun) itu bukan orang kaya, tapi banyak warga yang tidak punya rumah, atau masih menumpang di rumah orang tua, kemudian menabung susah payah sekian lama dan akhirnya “dihanguskan” oleh mafia property ataupun dizolimi oleh mafia pengelola apartemen. Alasan warga membeli apartemen (rumah susun) untuk tempat tinggal, untuk berkeluarga & harganya bisa terjangkau daripada rumah tapak.
E sebagai salah 1 korban pembelian apartemen yang dananya Rp.438 juta ” hangus ” , masih terus menyuarakan dan menuntut keadilan melalui forum warga apartemen di Jakarta.
Berikut ini penjelasan lebih dari korban E.
” Saya gak menyangka, justru beli apartemen, membawa penderitaan buat saya. Saya sudah berjuang sejak th.2019 hingga th.2025, tapi uang saya belum kembali. Bersama teman teman korban lainnya yang sudah lunas pembelian sejak th.2012-2013, sudah 13 tahun menunggu terima unit. Ternyata gedung apartemennya tdk bisa diserah terima, karena tersegel oleh DCKTRP (dinas citata). Pada RDP ke 1 tanggal 15-9-2025, ada penjelasan bila kondisi gedung apartemen yang miring. Apakah itu alasan yang sebenarnya sehingga disegel ? “.
Selama 10 tahun pemerintahan sebelum kini, banyak terjadi kasus mafia property atau mafia tanah dan mafia lainnya, banyak disebutkan di media sosial tentang kualitas penegakan hukum yang sangat buruk, yang dianggap mencapai titik terendah. Ada pula yang beropini bahwa kerusakan ada di dalam istana negara.
Banyak pemberitaan di media perihal turun tangannya DPRD dan DPR RI, banyak warga mengira atau beranggapan permasalahan akan atau sudah atau bisa terselesaikan secara adil bagi warga atau rakyat. Namun pada faktanya , setelah RDP (rapat dengar pendapat) sering tidak ada kabar kelanjutannya, tidak ada solusi, banyak warga kecewa, terutama bila masalah mal-administrasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
https://jppos.id/peristiwa/heboh-kasus-mirip-meikarta-terjadi-di-pluit-uang-korban-hangus-dan-haknya-dirampas-anggota-dpr-turun-tangan-sebut-pengembang-apartemen-psv-zalim/
Kondisi darurat !
Rakyat membutuhkan kualitas PNS dan pejabat pemerintah yang bersih , cerdas dan berhatinurani baik dalam operasional pemerintah daerah dan pusat. Bukan hanya pencitraan banyak pelayanan macam macam , banyak pembangunan rumah susun , namun perawatan dan operasionalnya buruk dan kacau, dalam penyelesaian masalahnya saling lempar tanggungjawab. Rakyat hanya dipermainkan dan diberi harapan palsu.
Apakah Rakyat Kalah 100% ?
Pancasila ada dimana ?
