INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 15-12-2025 – Di luar kasus perpanjangan SHMASRS, warga menilai praktik manipulasi administrasi bukan peristiwa tunggal. Pola serupa disebut kerap terjadi di berbagai apartemen di Jakarta, mulai dari penentuan biaya, pengurusan dokumen, hingga pembatasan akses informasi kepada pemilik unit.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di kalangan warga : apakah Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) benar-benar mewakili kepentingan warga, atau justru berubah menjadi “P3SRS boneka” yang tunduk pada kepentingan pengelola dan pengembang ?
Sejumlah warga mengaku P3SRS di lingkungan mereka semakin berani bersikap konfrontatif terhadap pemilik unit, bahkan dituding melakukan pemerasan terselubung melalui berbagai pungutan yang tidak disertai dasar hukum yang jelas. Warga juga menilai terdapat indikasi pengambilan laba dari uang iuran dan biaya administrasi, tanpa transparansi dan pertanggungjawaban yang memadai.
“Operasional dijalankan seolah-olah sah, padahal tidak pernah ada penjelasan resmi soal dasar hukumnya,” kata seorang warga. Dalam praktiknya, kondisi ini justru memicu konflik horizontal antar penghuni—warga dihadapkan dengan sesama warga—sementara pihak pengelola dan pemangku kebijakan seakan berada di luar pusaran masalah.
Pembiaran Negara dan Konflik Horizontal
Warga menilai pemerintah daerah belum hadir secara tegas untuk meluruskan persoalan. Ketidaktegasan pengawasan dianggap menciptakan ruang pembiaran, yang secara tidak langsung memelihara konflik di tingkat bawah. Akibatnya, ketegangan antarwarga kerap meningkat, sementara akar persoalan struktural tidak pernah disentuh.
“Kami bertengkar sesama penghuni, sementara yang membuat aturan dan mengambil keuntungan justru aman,” ujar seorang penghuni apartemen lainnya.
Bagi warga, pembiaran ini bukan hanya soal lemahnya pengawasan administratif, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara melindungi hak konstitusional pemilik rumah susun. Tanpa intervensi yang jelas, warga khawatir praktik manipulasi administrasi akan terus berlangsung dan menjadikan kelompok rentan—terutama lansia—sebagai korban yang paling mudah ditekan.
Berita ini bertujuan edukasi warga negara , bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
