INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 27-9-2026 – Pada Kamis lalu, pukul 23:00 seorang penumpang ojek online mengalami penjambretan HP di jl.S.Parman, ketika dari hotel Mulia menuju kawasan Podomoro City, Central Park, Jakarta Barat. Dan masih banyak kasus kriminal jalanan lainnya, hingga berakibat kematian. Oleh karena itu masyarakat perlu belajar hukum.
Hukum Tidak Menuntut Seseorang Diam Ketika Dirinya atau Orang Lain Diserang
Bayangkan seseorang sedang berjalan menuju kendaraannya ketika tiba-tiba seorang pelaku mengayunkan pisau ke arahnya. Ia menangkis tangan penyerang, mendorongnya hingga terjatuh, lalu mengambil benda di dekatnya untuk menghentikan serangan.
Penyerang kemudian terluka.
Pertanyaannya : apakah orang yang menyebabkan luka tersebut otomatis dapat dipidana karena penganiayaan ?
Jawabannya : belum tentu.
Hukum pidana Indonesia mengakui bahwa dalam keadaan tertentu seseorang diperbolehkan melakukan tindakan yang dalam situasi normal merupakan perbuatan terlarang. Prinsip inilah yang ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut berada dalam bagian mengenai alasan pembenar, yaitu keadaan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026.
Apa Isi Pasal 34 KUHP ?
Pasal 34 KUHP menyatakan :
“ Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain ”.
Dengan kata lain, hukum memberikan ruang bagi seseorang untuk membela diri, membela orang lain, mempertahankan kehormatan dalam arti kesusilaan, maupun mempertahankan harta benda, ketika menghadapi serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Namun Pasal 34 bukanlah “ izin untuk melakukan kekerasan ”.
Di sinilah batas hukumnya menjadi penting.
Empat Unsur Penting Pasal 34
Untuk memahami Pasal 34, kalimat dalam pasal tersebut harus diurai satu per satu.
1. Ada keadaan “terpaksa”
Kata terpaksa merupakan kunci.
Artinya, tindakan tersebut dilakukan karena keadaan menuntut seseorang melakukan pembelaan. Bukan karena ingin menghukum, membalas dendam, atau mencari kesempatan untuk menyerang orang lain.
Contoh :
A menyerang B menggunakan pisau. B mengambil kursi untuk menangkis serangan tersebut dan mendorong A agar menjauh.
Situasinya berbeda apabila A sudah berhenti menyerang dan pergi, kemudian B mengejar A sejauh beberapa ratus meter untuk memukulinya.
Yang pertama dapat masuk dalam persoalan pembelaan.
Yang kedua sudah berpotensi berubah menjadi pembalasan.
2. Harus ada “serangan atau ancaman serangan seketika”
Pasal 34 tidak berbicara tentang ancaman yang masih abstrak atau kemungkinan serangan pada masa depan.
Harus terdapat serangan atau ancaman serangan seketika.
Kata “seketika” menunjukkan adanya bahaya yang sedang berlangsung atau sangat dekat sehingga membutuhkan respons segera.
Contoh singkat
Seseorang berkata :
“ Bulan depan saya pukul kamu ”
Ucapan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum tersendiri bergantung pada keadaan, tetapi tidak otomatis membuat orang yang diancam boleh langsung memukul orang tersebut dengan alasan Pasal 34.
Bandingkan dengan seseorang yang mengacungkan pisau, bergerak mendekat, dan mencoba menusuk.
Dalam keadaan kedua, ancaman terhadap keselamatan jauh lebih aktual dan langsung.
3. Serangan tersebut harus “melawan hukum”
Tidak setiap tindakan orang lain dapat dijadikan alasan untuk melakukan pembelaan fisik.
Serangan atau ancaman serangan tersebut harus bersifat melawan hukum, yakni bertentangan dengan hukum.
Misalnya, seseorang mencoba merampas tas milik warga dengan menggunakan kekerasan.
Pemilik tas melawan untuk mempertahankan barangnya.
Situasi tersebut berbeda dari seseorang yang menyerang petugas yang sedang menjalankan tindakan berdasarkan kewenangan hukum yang sah, lalu mencoba membenarkan serangannya sebagai “pembelaan diri”.
Karena itu, konteks menjadi sangat penting.
Apa Saja yang Boleh Dibela ?
Pasal 34 memberikan perlindungan cukup luas. Objek pembelaannya bukan hanya tubuh seseorang.
Secara eksplisit pasal tersebut mencakup :
* diri sendiri atau orang lain;
* kehormatan dalam arti kesusilaan;
* serta harta benda sendiri atau orang lain.
Artinya, hukum tidak hanya mengakui self-defense atau pembelaan diri, tetapi juga pembelaan terhadap pihak lain.
Contoh : membela orang lain
Seorang warga melihat seorang perempuan sedang diserang dengan senjata tajam.
Ia mendorong penyerang dan memukul tangannya agar senjata tersebut terlepas.
Fakta bahwa warga tersebut bukan korban langsung tidak otomatis menghilangkan kemungkinan penerapan Pasal 34.
Sebab pasal itu secara eksplisit menyebut pembelaan terhadap “diri sendiri atau orang lain.”
Contoh : mempertahankan harta benda
Seorang pemilik toko melihat pelaku sedang merampas barang sambil mengancam menggunakan senjata.
Pemilik berusaha merebut senjata tersebut dan mendorong pelaku hingga terjatuh.
Pembelaan terhadap harta benda juga termasuk kepentingan yang dilindungi Pasal 34.
Tetapi sekali lagi: setelah ancaman selesai, hak melakukan pembelaan tidak otomatis terus berlangsung.
Membela Diri Tidak Sama dengan Membalas
Inilah salah satu batas sosial dan hukum yang paling penting.
Pembelaan bertujuan menghentikan ancaman. Pembalasan bertujuan menghukum orang yang telah melakukan sesuatu.
Misalnya :
A memukul B.
B kemudian mendorong A untuk menghentikan pukulan tersebut.
Ketika A berhenti menyerang dan melarikan diri, B mengambil tongkat, mengejar A, menangkapnya, kemudian memukulinya berkali-kali.
Rangkaian kejadian tersebut tidak semestinya dinilai sebagai satu tindakan tanpa melihat tahapannya.
Tindakan awal B mungkin merupakan pembelaan. Tetapi ketika ancaman sudah berakhir dan B beralih mengejar untuk melakukan kekerasan, karakter perbuatannya dapat berubah.
Karena itu, dalam perkara pidana, detik demi detik peristiwa dapat menjadi sangat menentukan.
CCTV, rekaman telepon genggam, posisi para pihak, luka, barang bukti, keterangan saksi, serta urutan kejadian dapat menentukan apakah suatu tindakan merupakan pembelaan atau justru serangan balasan.
Bagaimana dengan Orang yang Dikeroyok ?
Misalnya seorang warga dikelilingi enam orang. Beberapa orang kemudian memegang tubuhnya, sementara yang lain mulai memukul.
Korban mengambil kursi dan mengayunkannya untuk membuka jalan agar dapat melarikan diri.
Salah seorang penyerang terluka.
Tidak tepat menilai peristiwa tersebut hanya dengan kalimat :
“ Korban telah memukul seseorang menggunakan kursi ”.
Hukum harus melihat mengapa tindakan itu terjadi.
Apakah ia terlebih dahulu diserang ?
Apakah serangan masih berlangsung ?
Apakah ia berada dalam bahaya ?
Apakah tindakannya dilakukan untuk menghentikan serangan atau meloloskan diri ?
Siapa yang memulai kekerasan ?
Apakah setelah berhasil menyelamatkan diri ia berhenti, atau justru kembali untuk menyerang ?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat menjadi sangat penting untuk menilai relevansi Pasal 34.
Bagaimana Jika Petugas Keamanan Menghadapi Warga ?
Prinsip yang sama berlaku dalam konflik di lingkungan sosial seperti perumahan, apartemen, pusat perbelanjaan, tempat kerja, atau ruang publik.
Status seseorang sebagai petugas keamanan tidak otomatis membuat seluruh tindakan fisiknya menjadi sah.
Sebaliknya, status seseorang sebagai warga juga tidak memberikan kebebasan melakukan kekerasan terhadap petugas.
Misalnya terjadi perselisihan administrasi antara warga dan pengelola gedung. Enam petugas kemudian mengelilingi warga tersebut.
Keberadaan enam orang itu sendiri belum otomatis memenuhi unsur serangan dalam Pasal 34.
Tetapi analisisnya berubah apabila kemudian terdapat tindakan konkret : warga dipukul, dicekik, ditendang, diseret, atau menghadapi ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Jika warga melakukan tindakan untuk melepaskan diri dari serangan tersebut, Pasal 34 dapat menjadi relevan untuk diperiksa.
Sebaliknya, apabila petugas hanya berdiri tanpa melakukan serangan atau ancaman serangan seketika, lalu warga terlebih dahulu melakukan kekerasan, Pasal 34 tidak otomatis dapat dipergunakan sebagai pembenaran.
Fakta konkret tetap menjadi penentu.
Mengapa Pasal 34 Disebut “ Alasan Pembenar ”?
Ini bagian yang penting secara ilmu hukum.
Pasal 34 ditempatkan KUHP dalam Paragraf 8 : Alasan Pembenar, bersama ketentuan lain seperti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perintah jabatan dari pejabat berwenang, dan keadaan darurat.
Alasan pembenar berarti keadaan yang membuat perbuatan yang secara lahiriah memenuhi rumusan tindak pidana kehilangan sifat melawan hukumnya.
Contoh sederhananya :
Memukul orang pada keadaan normal dapat memenuhi unsur tindak pidana tertentu.
Tetapi seseorang yang memukul tangan penyerang karena sedang berusaha mencegah pisau menusuk tubuhnya berada dalam konteks hukum yang sama sekali berbeda.
Dengan demikian, analisis hukum pidana tidak boleh berhenti pada pertanyaan:
“ Apakah orang tersebut memukul ?”
Pertanyaan berikutnya justru sangat menentukan :
“ Mengapa ia memukul, dalam keadaan apa, dan apa yang sedang terjadi pada saat itu ?”
Jangan Keliru dengan Pasal 35
Pasal setelahnya juga penting.
Pasal 35 KUHP mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yaitu ketika pembelaan melampaui batas yang diperlukan karena keguncangan jiwa yang hebat yang secara langsung disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum.
Secara konseptual terdapat perbedaan penting.
Pasal 34 berada dalam kelompok alasan pembenar.
Sedangkan Pasal 35 ditempatkan dalam Paragraf 9 : Alasan Pemaaf.
Alasan pemaaf pada dasarnya berkaitan dengan keadaan yang menyebabkan pelaku tidak dipidana karena kesalahannya dapat dimaafkan menurut hukum, meskipun karakter analisisnya berbeda dari alasan pembenar.
Perbedaan tersebut penting karena masyarakat sering menyebut seluruhnya secara sederhana sebagai “membela diri”, padahal konstruksi hukumnya dapat berbeda.
Dimensi Sosial : Negara Tidak Boleh Memaksa Korban Menjadi Pasif
Pasal 34 mengandung pesan sosial yang penting.
Masyarakat memang tidak diperbolehkan main hakim sendiri. Tetapi hukum juga tidak dapat secara tidak realistis mengharapkan seseorang tetap diam ketika keselamatan dirinya, orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda menghadapi serangan melawan hukum yang seketika.
Manusia mempunyai naluri mempertahankan diri.
Hukum mengakui realitas tersebut, tetapi sekaligus memberikan batas agar pembelaan tidak berubah menjadi pembalasan, penghukuman pribadi, atau vigilantisme—yakni tindakan masyarakat mengambil alih fungsi penegakan hukum dengan menghukum seseorang sendiri.
Di sinilah keseimbangannya.
Pasal 34 bukan legalisasi kekerasan. Pasal 34 adalah pengakuan hukum terhadap pembelaan yang terpaksa dilakukan ketika menghadapi serangan melawan hukum yang seketika.
Jangan Hanya Melihat Siapa yang Terluka
Ada persoalan sosial lain yang tidak kalah penting.
Dalam konflik fisik, orang yang mengalami luka paling terlihat belum tentu merupakan korban pertama, sementara orang yang berhasil mempertahankan diri belum tentu merupakan pihak yang memulai kekerasan.
Bayangkan A menyerang B menggunakan pisau.
B berhasil merebut pisau tersebut. Dalam pergulatan, tangan A justru mengalami luka lebih berat daripada B.
Apabila aparat hanya melihat hasil akhirnya—“A terluka, B tidak”—analisis hukum berisiko kehilangan konteks.
Yang harus direkonstruksi adalah seluruh rangkaian kejadian.
Siapa yang memulai serangan, bagaimana bentuk ancamannya, kapan pembelaan dilakukan, kapan ancaman berhenti, serta apakah tindakan berikutnya masih diperlukan untuk pembelaan.
Itulah sebabnya dokumentasi peristiwa menjadi penting.
Rekaman CCTV yang utuh, saksi independen, rekaman suara atau video, hasil pemeriksaan medis, foto lokasi, dan kronologi waktu dapat membantu aparat maupun pengadilan merekonstruksi kejadian secara lebih objektif.
Lima Pertanyaan Sederhana untuk Memahami Pasal 34
Ketika masyarakat menghadapi kasus yang diklaim sebagai pembelaan diri, setidaknya lima pertanyaan dapat digunakan sebagai alat analisis awal:
1. Apakah benar terjadi serangan atau ancaman serangan?
2. Apakah ancaman tersebut bersifat seketika?
3. Apakah serangan itu melawan hukum?
4. Apakah tindakan dilakukan untuk membela diri/orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda?
5. Apakah tindakan tersebut benar-benar merupakan pembelaan, atau sebenarnya pembalasan setelah bahaya berakhir?
Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak otomatis menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Penilaian akhirnya bergantung pada keseluruhan fakta, alat bukti, konstruksi perkara, dan proses hukum.
Namun kerangka tersebut membantu masyarakat memahami bahwa hukum pidana tidak boleh membaca sebuah tindakan secara terpotong dari sebab yang melahirkannya.
Pasal 34 dan Pelajaran bagi Masyarakat
Keberadaan Pasal 34 KUHP pada akhirnya mengajarkan dua hal sekaligus.
Pertama, warga tidak kehilangan hak untuk mempertahankan dirinya ketika menghadapi serangan melawan hukum yang seketika.
Kedua, hak tersebut bukan cek kosong untuk melakukan kekerasan.
Ketika ancaman berhenti, alasan untuk melakukan pembelaan juga harus dinilai kembali. Orang yang tadinya menjadi korban bahkan dapat menghadapi persoalan pidana baru apabila kemudian berubah menjadi pihak yang mengejar dan melakukan pembalasan.
Karena itulah garis antara bertahan dan membalas menjadi sangat penting.
Hukum pidana yang adil tidak cukup bertanya siapa yang memukul dan siapa yang terluka. Hukum harus masuk lebih dalam :
Siapa yang menyerang terlebih dahulu ?
Apa bahayanya ?
Apa yang dilakukan korban untuk menghentikannya ?
Apakah kekerasan masih berlangsung ketika tindakan pembelaan dilakukan ?
Di situlah Pasal 34 bekerja.
Bukan untuk membenarkan kekerasan.
Melainkan untuk memastikan bahwa seseorang yang benar-benar terpaksa mempertahankan diri dari serangan melawan hukum tidak begitu saja diperlakukan sama dengan orang yang sejak awal datang untuk menyerang.
Sumber literasi :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Buku Kesatu, Paragraf 8 tentang Alasan Pembenar, Pasal 31–34, serta Paragraf 9 tentang Alasan Pemaaf, khususnya Pasal 35. Berdasarkan basis data resmi JDIH BPK, UU No. 1 Tahun 2023 ditetapkan dan diundangkan pada 2 Januari 2023 serta mulai berlaku pada 2 Januari 2026; status regulasinya tercatat berlaku dan telah mengalami penyesuaian melalui UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
