INnEWSFAKTA.COM | Jakarta, 22 Desember 2025 – Dibanyak apartemen dan rumah susun di perkotaan, masalah pelayanan publik kerap dianggap sebagai bagian dari “risiko tinggal bersama”. Mulai dari pengelolaan yang tidak transparan, pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya, hingga layanan yang buruk namun terus dibiarkan. Padahal, pembiaran terhadap pelayanan publik yang didasarkan pada itikad buruk bukanlah sekadar sikap pasrah. Ia adalah proses bunuh diri perlahan terhadap hak warga masyarakat itu sendiri.
Pelayanan publik—baik yang dilakukan oleh badan pengelola, perhimpunan penghuni, maupun pihak-pihak yang menjalankan fungsi publik—sejatinya bertumpu pada prinsip itikad baik, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketika prinsip ini dilanggar, lalu dibiarkan tanpa koreksi oleh warga, maka yang tumbuh bukanlah stabilitas, melainkan normalisasi penyimpangan.
Itikad Buruk yang Dibiarkan Akan Berkembang
Itikad buruk tidak pernah berhenti pada satu titik. Ketika praktik yang menyimpang dibiarkan, ia akan berkembang dan bertransformasi. Awalnya mungkin hanya berupa ketidakjelasan laporan keuangan. Namun seiring waktu, pembiaran itu dapat berubah menjadi :
* Pungutan yang semakin memberatkan, tanpa dasar hukum dan tanpa kontrol warga;
* Pelayanan publik yang memburuk, karena tidak ada mekanisme koreksi;
* Relasi kuasa yang timpang, di mana pengelola merasa kebal dari pertanggungjawaban;
* Kerugian finansial warga, yang terjadi secara akumulatif dan sistemik.
Dalam konteks ini, diamnya warga bukanlah netral. Diam adalah ruang subur bagi itikad buruk untuk tumbuh, beranak-pinak, dan akhirnya merugikan banyak pihak.
Dari Pembiaran ke Kerugian Sistemik
Pelayanan publik yang buruk tidak berdampak seketika. Dampaknya sering kali bertahap dan tidak terasa langsung. Namun justru di situlah bahayanya. Ketika warga baru menyadari kerugian yang dialami—baik secara finansial maupun kualitas hidup—kerusakan sudah terlanjur mengakar.
Lebih jauh, pembiaran juga melahirkan konflik horizontal antarwarga. Ketidakjelasan aturan dan layanan membuat warga saling curiga, sementara aktor utama penyebab masalah justru luput dari sorotan. Pada tahap ini, pelayanan publik yang seharusnya melindungi warga berubah menjadi sumber ketidakadilan.
Kesadaran Warga sebagai Benteng Terakhir
Hak warga tidak hilang karena dirampas semata, tetapi juga karena tidak diperjuangkan. Kesadaran kolektif untuk mempertanyakan, mengawasi, dan menuntut pelayanan publik yang beritikad baik adalah benteng terakhir agar hak-hak itu tidak mati perlahan.
Pelayanan publik yang dibiarkan menyimpang akan terus menjauh dari tujuannya. Sebaliknya, warga yang sadar hak dan berani bersikap adalah penanda bahwa demokrasi di ruang paling dekat—tempat tinggal mereka sendiri—masih bernapas.
Pembiaran bukan solusi. Ia adalah awal dari kehancuran hak warga, yang sering kali baru disadari ketika kerugian sudah terlalu besar untuk diabaikan.
Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
