Pidato Tokoh Publik Diminta Berangkat dari Fakta Nyata, Bukan Gagasan Muluk

INEWSFAKTA.COM | Jakarta , 3-2-2026 – Di tengah beragam persoalan pembangunan yang masih membelit banyak daerah, materi pidato tokoh masyarakat maupun tokoh negara dinilai perlu berangkat dari fakta-fakta terkini yang nyata dirasakan masyarakat. Penekanan pada gagasan besar tanpa pijakan kondisi riil justru berpotensi menjauhkan pidato dari kebutuhan publik yang paling mendesak.

Sejumlah pengamat menilai, ide-ide masa depan pembangunan dan perbaikan negara seharusnya disusun dengan pendekatan realistis dan dapat diwujudkan secara konkret. Hal ini menjadi penting mengingat masih banyak proyek pemerintah yang mengalami keterlambatan, kemacetan, bahkan mangkrak, namun tidak selalu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Polemik pembangunan di berbagai provinsi yang berujung menjadi beban fiskal dan masalah nasional menjadi cermin bahwa perencanaan yang tidak matang kerap meninggalkan persoalan baru.

Dalam konteks tersebut, pidato tokoh publik dinilai tidak semestinya memasuki wilayah di luar kewenangan yang dimiliki. Gagasan yang disampaikan idealnya sejalan dengan kapasitas dan otoritas tokoh tersebut, sehingga tidak sekadar menjadi retorika, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan atau langkah nyata.

Pada saat yang sama, fenomena banyaknya pejabat di sektor publik maupun swasta yang berasal dari kalangan purnawirawan atau personel aktif TNI dan Polri juga menjadi perhatian. Sebagai bagian dari rakyat, para tokoh dengan latar belakang pengabdian tersebut diharapkan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Keberpihakan itu dapat diwujudkan dengan menyuarakan kebutuhan paling mendesak, salah satunya perbaikan kondisi lembaga dan institusi negara.

Selama ini, kritik publik kerap diarahkan pada kecenderungan institusi yang lebih menonjolkan pencitraan ketimbang pelaksanaan fungsi secara substantif. Tidak jarang, aduan masyarakat justru dialihkan ke jalur pengadilan, meskipun secara administratif masih berada dalam kewenangan lembaga terkait. Praktik semacam ini dinilai problematis, terutama bagi kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Proses peradilan yang mahal, berbelit, dan memakan waktu lama justru berpotensi menambah beban baru bagi warga. Kondisi tersebut diperparah oleh persepsi publik mengenai lemahnya penegakan hukum dan anggapan bahwa keadilan lebih mudah diakses oleh mereka yang memiliki sumber daya.

Oleh karena itu, materi pidato tokoh masyarakat dan tokoh negara dinilai perlu dipertimbangkan secara matang. Topik yang diangkat semestinya selaras dengan kebutuhan masyarakat yang paling aktual dan mendesak, sekaligus mendorong perbaikan kinerja lembaga negara secara nyata. Dengan demikian, pidato tidak berhenti sebagai simbol atau pencitraan, tetapi menjadi bagian dari solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

(Red/HB)