INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 10 Maret 2026 – Di balik gemerlap kawasan apartemen di ibukota, sebuah pola ketidakadilan dalam proses mediasi sengketa antar warga apartemen terus berulang, meninggalkan warga sebagai korban. Berdasarkan pengakuan seorang penghuni apartemen di Grogol, Jakarta Barat, proses mediasi yang seharusnya netral justru sering kali dimanipulasi, dengan pihak pelapor dikesampingkan sementara pengelola dan pihak terlapor berkoordinasi secara sepihak. Pola ini tidak hanya terjadi di tingkat internal apartemen, tetapi juga terjadi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Jakarta Barat, memicu dugaan adanya XXX khusus untuk “mensiasati” keluhan warga.
Cerita ini bermula dari pengalaman seorang warga yang menceritakan kejadian sekitar tahun 2024-2025, di mana sengketa antarwarga di MGR 2 seharusnya diselesaikan melalui mediasi musyawarah mufakat. Namun, alih-alih mengundang kedua belah pihak, pengelola apartemen MGR 2 justru hanya bertemu dengan pihak pelaku atau terlapor. ” Yang membikin acara itu pengelola dengan pihak pelaku atau pihak terlapor, sedangkan yang korban atau yang melaporkan itu tidak diundang. Ini kan sesuatu yang aneh kan ? ” ujar warga tersebut.
Ketika pihak korban mengajukan komplain untuk mediasi yang sesungguhnya, barulah pertemuan diadakan. Namun, warga ini menyoroti bahwa mediator—yang seharusnya netral—malah tampak berpihak. “Mediator itu kan seharusnya penengah. Penengah itu kan ya mengundang ke-2 belah pihak dong seharusnya,” tambahnya, menekankan pelanggaran asas keadilan, dasar dalam penyelesaian sengketa kemasyarakatan.
Pola serupa terulang pada 2025, ketika warga ini mengajukan permohonan mediasi ke DPRKP Jakarta Barat. Permohonan tersebut melibatkan pihak Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) dan pengelola (manager) apartemen. Alih-alih diundang, warga justru mengetahui pertemuan melalui laporan di aplikasi Jakarta Pintar (Jaki), lengkap dengan foto rapat. “Saya tahu dari laporan di aplikasi Jaki-nya, ada hasil foto mereka sedang rapat. Saya heran loh, saya itu meminta mediasi… kok mereka malah rapat sendiri ? “, keluhnya.
Komplain berulang akhirnya memaksa DPRKP mengadakan mediasi ulang, tetapi prosesnya penuh trik dan intrik. “Di dalam acara mediasinya itu walaupun diadakan mediasi ulang itu banyak trik-triknya, banyak intriknya,” ungkap warga. Ia menduga adanya kesamaan strategi antara pengelola apartemen—yang berelasi dengan developer—dan DPRKP, seolah-olah (dugaan) ada “tim untuk mentraining” mereka dalam memanipulasi administrasi, pengkondisian rapat, dan rekayasa hasil acara. Contoh trik yang disebutkan termasuk peserta yang hadir terlambat atau tidak hadir sama sekali, sehingga keputusan diambil secara sepihak. “Mereka bikin acara seakan-akan memenuhi keinginan atau komplain dari warga, tapi nanti direkayasa isi acaranya,” tambahnya.
Warga yang sadar dan peduli, menekankan pentingnya transparansi. Ia khawatir pola ini adalah hasil “pelatihan” sistematis, di mana acara dibuat semata untuk memenuhi formalitas tanpa menjunjung asas keadilan, keterbukaan dan hukum. “Saya tanda tanya ini… diduga memang ada tim untuk melatih mereka dalam mensiasati atau memanipulasi administrasi,” katanya.
Hingga kini, DPRKP Jakarta Barat belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan ini. Namun, kasus MGR 2 menjadi contoh bagaimana sengketa apartemen di Jakarta sering kali berlarut, dengan warga sebagai pihak yang dirugikan. Warga (korban) telah menghubungi Gubernur DK Jakarta dan Ombudsman DK Jakarta agar ada perbaikan kualitas pelayanan masyarakat, tetapi belum ada respons. Investigasi ini menyerukan audit independen terhadap proses mediasi di bawah DPRKP, demi menjamin keadilan bagi penghuni apartemen atau rumah susun. Bahkan ada banyak kasus rumah susun sudah puluhan tahun tidak ada solusi yang berasaskan keadilan dan transparansi.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
