INEWSFAKTA.COM | Jakarta , 11-1-2026 – “Maling semua” , demikian perkataan yang sering kita jumpai ketika membahas kondisi negara (berkembang atau miskin).
Kalimat ini terdengar vulgar, emosional, dan tentu saja tidak presisi secara hukum. Namun sebagai diagnosis politik, ia justru telanjang. Ia bukan tuduhan individual, melainkan ringkasan tentang bagaimana kekuasaan bekerja—dan mengapa ia gagal melayani.
Masalah utama negara ini bukan ketiadaan aturan. Bukan pula kekurangan orang pintar. Regulasi menumpuk. Prosedur berlapis. Manual kerja tersedia. Hampir semua pejabat tahu apa yang seharusnya dilakukan. Tetapi pengetahuan tidak otomatis melahirkan keberanian. Dan di sinilah negara tersendat.
Yang tidak mau ikut arus disingkirkan.
Yang mencoba bekerja benar dikondisikan.
Yang menolak kompromi disiapkan menjadi tumbal.
Ini bukan anomali. Ini sistem.
Dalam birokrasi dan lembaga publik, loyalitas pada atasan jauh lebih menentukan daripada loyalitas pada konstitusi. Prinsip menjadi beban. Integritas dianggap risiko karier. Bekerja tanpa instruksi—meski benar—dipandang sebagai pembangkangan. Maka lahirlah budaya aman : ikut aturan apa pun bentuknya, benar atau salah tidak lagi penting, selama posisi selamat.
Ironisnya, sistem ini justru tidak membutuhkan orang jahat. Ia hanya membutuhkan orang takut.
Rantai ketakutan itu berlapis. Pejabat bawah menunggu perintah. Atasan menunggu restu atasan di atasnya. Yang di puncak pun sering kali terikat kepentingan yang lebih besar lagi. Tanggung jawab menguap ke atas, lalu menghilang. Tidak pernah jatuh ke tanah.
Dalam struktur semacam ini, korupsi tidak selalu hadir sebagai transaksi uang. Ia hadir sebagai kepatuhan membabi buta. Sebagai keputusan untuk diam ketika tahu salah. Sebagai pilihan untuk tidak bertindak meski mampu.
Ada satu celah yang sering disebut sebagai harapan : kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Secara teoritis, mereka memiliki legitimasi politik untuk memilih—berdiri pada kebenaran atau ikut arus. Namun legitimasi tidak otomatis menjadi keberanian. Mereka yang pernah berkompromi kehilangan daya tawar. Yang tak punya prinsip hidup dari restu struktur. Otoritas kuat pun bisa lumpuh jika moral rapuh.
Di tingkat legislatif, problemnya lebih telanjang. Anggota dewan dipilih oleh rakyat, tetapi nasib politiknya ditentukan oleh partai. Ketika garis partai lebih menentukan daripada suara konstituen, maka perwakilan berubah menjadi sandiwara. Di forum publik mereka mengatasnamakan rakyat, di ruang tertutup mereka tunduk pada mekanisme internal. Wakil rakyat tinggal judul. Selebihnya, kepatuhan.
Kondisi ini membuat keberanian hanya muncul secara selektif : vokal ketika berseberangan, senyap ketika sejalan. Kritik menjadi alat politik, bukan tanggung jawab moral. Maka tidak mengherankan jika publik melihat parlemen sebagai panggung badut—ramai, gaduh, tetapi jarang substantif.
Padahal, akar persoalannya jelas dan politis: desain kekuasaan yang menghukum kejujuran dan memberi insentif pada kepengecutan. Selama wakil rakyat dapat dipecat oleh partai meski dipilih rakyat, selama aparat dinilai dari kepatuhan bukan kebenaran, selama inisiatif dianggap ancaman, maka negara akan terus memproduksi pejabat yang tahu tapi takut.
Bukan karena tidak bisa bekerja.
Bukan karena tidak mengerti.
Melainkan karena bekerja benar, tidak pernah dibuat aman.
Perubahan tidak cukup dengan seruan moral. Ia menuntut koreksi struktural : undang-undang yang memulihkan kedaulatan pemilih atas wakilnya, sistem karier yang melindungi pejabat berintegritas, dan mekanisme pengawasan yang memberi ganjaran pada keberanian, bukan hukuman.
Jika desain ini dibenahi, keberanian tidak lagi menjadi anomali. Orang-orang yang tulus, jujur, dan benar tidak perlu menunggu momen heroik. Mereka bisa bekerja normal—tanpa takut disingkirkan.
Tanpa itu, negara akan terus berputar dalam lingkaran yang sama : aturan banyak, keberanian sedikit, dan rakyat dipaksa percaya pada institusi yang lebih sibuk menyelamatkan diri daripada melayani.
Dan selama kepengecutan terus diberi panggung, jangan heran jika publik terus merasa dirampok—bukan hanya oleh maling, tetapi oleh sistem yang membiarkan mereka aman.
*** Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan.
(Red/HB)
