INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 2-1-2026 — Sejumlah warga rumah susun menyatakan dukungan moral dan sosial secara terbuka terhadap perjuangan penegakan hak warga rumah susun yang tengah ditempuh melalui jalur hukum. Dukungan tersebut dituangkan dalam sebuah surat pernyataan bersama yang menegaskan bahwa langkah hukum yang sedang berjalan bukan kepentingan pribadi, melainkan perjuangan kolektif warga.
Dalam surat dukungan tertanggal 2 Januari 2026, para warga menyatakan mengetahui, memahami, dan mengakui peran koordinator Komunitas Peduli Warga (KPW) dan Forum Peduli Warga Rumah Susun Indonesia (FPWRSI) yang selama ini secara konsisten memperjuangkan perlindungan hak pemilik dan penghuni rumah susun, transparansi pengelolaan, serta penegakan peraturan perundang-undangan di bidang rumah susun .
Warga menilai, berbagai persoalan yang terjadi di banyak rumah susun tidak dapat dilepaskan dari lemahnya akuntabilitas pengurus maupun pengelola, serta minimnya keberpihakan sistem terhadap penghuni sebagai pihak yang terdampak langsung. Karena itu, langkah hukum yang diambil dipandang sebagai upaya terakhir untuk membuka ruang keadilan.
“Perjuangan ini bukan perjuangan pribadi, melainkan perjuangan kepentingan bersama warga rumah susun agar tata kelola rumah susun di Indonesia ke depan berjalan adil, transparan, dan sesuai hukum,” demikian salah satu poin penting dalam pernyataan warga tersebut .
Lebih lanjut, para warga mengingatkan bahwa perjuangan hak warga rumah susun membutuhkan waktu, keberanian, dan konsistensi. Mereka secara tegas meminta sesama warga agar tidak bersikap apatis, tidak saling menjatuhkan, dan tidak melemahkan perjuangan hanya karena tekanan atau rasa takut.
Menurut warga, penghentian perjuangan di tengah jalan justru akan memperpanjang praktik ketidakadilan. Dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu atau dua orang, melainkan oleh seluruh warga rumah susun, baik saat ini maupun di masa mendatang .
Surat dukungan tersebut juga menegaskan bahwa pernyataan sikap warga dibuat secara sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga keberlanjutan perjuangan hak warga rumah susun di Indonesia.
“Jika perjuangan ini dibiarkan berhenti, maka pelanggaran akan terus berulang dan warga akan kembali berada pada posisi yang lemah,” tulis warga dalam pernyataan penutupnya.
Dukungan ini mencerminkan kegelisahan yang lebih luas di kalangan penghuni rumah susun terhadap tata kelola yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada hak dasar warga. Bagi mereka, perjuangan hukum bukan semata soal menang atau kalah di pengadilan, melainkan soal memastikan bahwa hak warga negara tidak berhenti sebagai janji di atas kertas.
(Red/H)
