INEWSFAKTA.COM | Jakarta, 5 Agustus -2026 – Sebuah surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada 17 Maret 2015 bukan sekadar permohonan bantuan hukum. Surat tersebut merupakan kesaksian panjang seorang pemilik unit apartemen mewah di Jakarta , yang mengaku mengalami rangkaian tekanan administratif, ekonomi, hingga psikologis setelah memperjuangkan haknya sebagai konsumen rumah susun.
Surat itu diawali dengan permohonan sederhana : keadilan dan perlindungan hukum. Namun ketika kronologi dibaca secara utuh, muncul pertanyaan yang jauh lebih besar.
* Apakah konflik rumah susun di Indonesia selama ini sekadar perselisihan iuran dan pengelolaan ?
* Ataukah terdapat persoalan tata kelola yang lebih mendasar, yaitu ketika hubungan antara pengembang, badan pengelola, dan organisasi penghuni tidak lagi memiliki batas yang jelas ?
Menurut isi surat tersebut, persoalan bermula sejak pemilik membeli unit Apartemen Bellezza pada tahun 2007. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) baru diterima beberapa tahun kemudian setelah pengembang menjalani proses kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Setelah sertifikat diterima, pemilik menemukan adanya perbedaan luas unit antara yang tercantum dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan data yang tertera pada sertifikat. Gugatan perdata yang diajukannya disebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian diselesaikan melalui mekanisme perdamaian.
Namun, menurut penuturan dalam surat tersebut, kemenangan hukum itu justru menjadi titik awal memburuknya relasi dengan pihak pengelola apartemen. Penulis mengaku menghadapi perlakuan yang dinilai tidak profesional dari pihak Building Manager, yang berdampak pada menurunnya kenyamanan tinggal bagi dirinya dan anak-anaknya.
Persoalan kemudian berkembang menjadi sengketa tagihan. Penulis menyatakan pernah memperoleh kebijakan khusus terkait pembayaran listrik akibat adanya dugaan ketidakwajaran tagihan, yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan instalasi serta penggantian meteran lebih dari satu kali. Selama dua tahun berikutnya, ia mengaku tidak pernah tercatat memiliki tunggakan. Namun pada tahun 2014, muncul klaim tunggakan dalam jumlah besar yang kemudian dijadikan dasar penerbitan surat peringatan. Penulis menyatakan memiliki bukti pembayaran yang menunjukkan bahwa kewajibannya telah dipenuhi.
Bagian yang paling krusial dari surat tersebut adalah uraian mengenai pembatasan akses terhadap unit hunian. Penulis mengaku akses lift privatnya diblokir, kemudian aliran listrik diputus, disusul penghentian pasokan air. Dalam surat itu disebutkan bahwa anak-anaknya beberapa kali harus tidur di area lobi apartemen karena tidak dapat mengakses unit. Bahkan, disebutkan adanya upaya dari seorang Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk meminta penundaan pemutusan listrik mengingat anak-anak sedang menjalani ujian sekolah, namun permintaan tersebut, menurut penulis, tidak diindahkan.
Surat tersebut juga menyoroti isu yang lebih luas dari sekadar sengketa individual, yakni independensi organisasi penghuni rumah susun. Penulis menyatakan P3SRS pada saat itu hingga kini didominasi oleh pihak yang memiliki keterkaitan dengan pengembang. Apabila hal ini benar, maka terdapat potensi konflik kepentingan yang serius, mengingat organisasi tersebut seharusnya berfungsi sebagai representasi independen para pemilik unit.
Dampak sosial yang digambarkan dalam surat tersebut juga tidak ringan. Setelah menghadapi proses hukum perdata dan ancaman eksekusi, penulis mengaku kehilangan tempat tinggal, hidup berpindah-pindah, bahkan beberapa kali terpaksa tidur di dalam kendaraan serta terpisah dari anak-anaknya. Pada bagian akhir surat, ia juga menyampaikan adanya dugaan intimidasi melalui telepon dan pesan singkat, hingga akhirnya meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Terlepas dari validitas seluruh klaim yang disampaikan, dokumen ini mencerminkan persoalan struktural yang kerap muncul dalam pengelolaan rumah susun di Indonesia, yakni belum optimalnya pemisahan peran antara pengembang, pengelola, dan organisasi penghuni. Ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif, sengketa administratif dapat berkembang menjadi konflik yang berdampak langsung pada hak dasar penghuni, termasuk hak atas tempat tinggal yang layak dan rasa aman.
Kasus seperti ini menegaskan pentingnya transparansi tata kelola rumah susun, penguatan independensi organisasi penghuni, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efektif, serta pengawasan yang konsisten dari pemerintah terhadap pelaksanaan regulasi di sektor perumahan. Pada akhirnya, rumah tidak semata-mata dipandang sebagai aset ekonomi, melainkan sebagai ruang hidup yang melekat pada hak konstitusional setiap warga negara.
Literasi dan Dasar Hukum :
Dokumen surat “Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum” tertanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada Kabareskrim Polri. Selain itu, kerangka hukum yang relevan antara lain : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1), UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta prinsip-prinsip tata kelola organisasi penghuni rumah susun yang diatur dalam peraturan pelaksanaannya.
Tulisan ini bertujuan edukasi warga negara dan perbaikan pemerintahan, bila ada koreksi, sanggahan, klarifikasi , silahkan menghubungi redaksi untuk perbaikan. (Red/HB)
